INFOGRESIK – Mendongkrak pendapatan asli Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik mengusulkan Nilai Jual objek Pajak (NJOP) dinaikkan.
Meski ada kenaikan, namun legislatif meminta dinas terkait, terutama DPPKAD untuk melakukan verifikasi dan pemetaan lahan yang NJOP-nya naik.
Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan mengatakan, kenaikan NJOP ini menjadi salah satu dari sekian banyak usulan yang dilakukan dewan untuk mengantisipasi defisit anggaran APBD.
“Naikkan PAD dan kurangu belanja yang tidak penting, nanti kenaikan NJOP akan berdampak. Kemarin PBB dan BPHTB juga naik. Tapi, untuk IMB akan kami kaji sendiri,” katanya, Senin (1/5/2023).
Dikatakan Mujid, banyak anggaran dari pemerintah pusat yang berkurang. Sehingga DPRD bersama Pemkab Gresik mencari penyelesaian agar kegiatan dan program kerja tetap berjalan.
“Pada November 2022 telah dibagas, sebab banyak anggaran dari pemerintah pusat yang berkurang. Kami cari cara bagaimana menaikkan PAD. Kurangi belanja-belanja yang kurang penting,” ujarnya.
Pimpinan dewan lain Ahmad Nurhamim juga berkomentar terkait kenaikan NJOP. Menurut dia, kenaikan ini sudah diatur undang-undang, sehingga pemerintah daerah bisa melakukan kenaikan.
“Kita hanya jalankan amanah Undang-undang. Dan ini untuk kepentingan masyarakat,” kata Nurhamim.
Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan, kebijakan menaikkan NJOP merupakan salah satu yang akan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan anggaran.
“Meskipun kebijakan ini sangat tidak populis bagi kepala daerah,” ujarnya.
Meski begitu, kata Gus Yani, tidak semua lahan atau tanah NJOP-nya akan mengalami kenaikan. Nanti, akan ada kajian dari tim DPPKAD Gresik.
“Tidak semua naik. Salah satunya lahan di kawasan industri dan pemukiman klaster. Pemukiman tidak dipukul rata, dipilih yang berklaster. Tidak adil, perumahan orang-orang kaya tapi tidak ada kenaikan,” tutup Gus Yani menanggapi kenaikan NJOP untuk mendongkrak pendapatan asli daerah.
