INFOGRESIK – DPRD Kabupaten Gresik bergerak cepat menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan fokus pada penanganan Jalan Poros Desa (JPD) untuk periode 2026–2027. Langkah strategis legisatif ini diambil guna menjawab tantangan besar pembenahan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Syahrul Munir, dalam Dialog Publik bertema “Sinergi DPRD Gresik dan KWGe dalam Mengawal Jalan Poros Desa” yang digelar di Gedung GNI, Selasa (2/6/2026).
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Dhiannita Tri Astuti, para camat, kepala desa, serta pengurus Komunitas Wartawan Grissee (KWGe).
Dalam forum tersebut, Syahrul Munir mengungkapkan bahwa total estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk membenahi seluruh jalan poros desa di Kabupaten Gresik mencapai angka yang sangat besar. Karena itu, DPRD Gresik mengambil peran krusial dalam menyusun skala prioritas pembangunan agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara tepat sasaran.
Baca juga: Sukses Tingkatkan Transparansi, DPRD Gresik Sabet Penghargaan JDIH Terbaik I Jatim
“Kami berharap media dapat terus menghadirkan informasi yang faktual dan objektif sehingga masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh terkait pembangunan daerah,” ujar Syahrul.
“Total kebutuhan penanganan jalan poros desa diperkirakan mencapai Rp2,8 triliun. Karena itu, yang paling penting adalah menentukan prioritas pembangunan,” jelas Ketua DPRD Gresik tersebut.
Lebih lanjut, Syahrul juga menyoroti fenomena sosial yang terjadi saat ini. Ia mendorong masyarakat agar tidak hanya menuntut pembangunan dari pemerintah, tetapi juga menghidupkan kembali budaya swadaya dan gotong royong.
“Dulu masyarakat desa terbiasa bergotong royong memperbaiki jalan. Sekarang, ketika ada jalan rusak, langsung direkam dan diviralkan. Semangat gotong royong ini harus mulai kita hidupkan kembali,” tegasnya.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Langkah proaktif DPRD Gresik ini mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa kesamaan visi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama agar program penanganan JPD dapat berjalan meski kemampuan fiskal daerah terbatas.
“Alhamdulillah, kami dan DPRD memiliki pandangan yang sama. Fokus pembangunan diarahkan pada jalan poros desa. Setelah dipetakan bersama Dinas PU, hampir seluruh kecamatan memang membutuhkan penanganan prioritas,” kata Bupati Yani.
Bupati Yani juga mengapresiasi peran DPRD Gresik dan insan pers yang selama ini konsisten mengawal jalannya pemerintahan.
Baca juga: Bikin Bangga, Pemprov Jatim Nobatkan DPRD Gresik sebagai Pengelola JDIH Terbaik III
“Kami mengapresiasi teman-teman KWGe yang selama ini menjadi mitra pemerintah, ikut mengawal, mengawasi, sekaligus memberikan masukan dan kontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Gresik,” ungkapnya.
Menurut Bupati, pemetaan detail kondisi jalan di lapangan bersama Dinas PUTR sangat penting agar anggaran yang telah disepakati bersama DPRD dapat terserap secara efektif dan tepat sasaran.
“Kami tidak bisa menghitung satu ruas jalan secara keseluruhan tanpa melihat kondisi detail di lapangan. Mana yang rusak berat dan mana yang rusak sedang harus dipetakan agar kemampuan fiskal daerah benar-benar efektif,” tambah Bupati Yani.
Melalui sinergi yang erat antara DPRD dan Pemkab Gresik, pembangunan jalan poros desa akan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat urgensi dan kebutuhan mobilitas masyarakat. Upaya tersebut berkaca pada keberhasilan penanganan Jalan Menganti yang kini manfaatnya telah dirasakan langsung oleh warga.
