INFOGRESIK – Ratusan warga Desa Karangrejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik mendatangi balai desa setempat menuntut agar peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) semakin diperkuat.
Salah satu warga, Robi Binur mengatakan bahwa selama ini warga kecewa dengan adanya oknum (warga Desa Karangrejo) yang diduga menarik uang kepada pelamar kerja di Kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE).
Untuk itu warga meminta kejelasan terkait adanya biaya dalam perekrutan tenaga kerja, khususnya lowongan kerja satpam. Sebab selama ini ada yang dikenakan biaya Rp 8 juta sampai Rp 21 juta dengan dalih pelatihan satpam.
“Kalau memang ada biaya untuk pelatihan atau sertifikasi satpam gak apa-apa. Tapi kenapa kok sampai beda-beda dan nilainya sangat besar. Ini namanya pungli. Bahkan ada yang sudah bayar tapi tidak kunjung dipekerjakan,” ungkap Binur saat Musyawarah Pemanfaatan Kawasan JIIPE, Senin (20/2/2023).
“Bahkan ada warga yang dikeluarkan dari kerja hanya gara-gara gak senang,” tambahnya.
Selain itu, warga juga menuntut adanya transparasi soal uang bagi hasil penjualan limbah besi scrab ex tiang pancang proyek Smelter Freeport.
“Kami menuntut agar uang hasil penjualan diserahkan ke Bumdes,” kata Binur.
Menanggapi keluhan warga tersebut, Kepala Desa Karangrejo M. Miftahul Ilmi mengaku selama ini dirinya tak mengetahui adanya penarikan uang pada warga yang melamar kerja di JIIPE.
“Kalau pemerintah desa tidak tahu menahu soal itu (penarikan biaya, red), kami hanya memberikan ACC tanda tangan bagi setiap warga yang mau melamar kerja ke Freeport,” terang kades.
Menurut Kades Miftahul, saat ini mekanisme perekrutan tenaga kerja proyek Smelter Freeport sudah melalui aplikasi MS Pedia sejak Februari 2023.
“Mungkin ada oknum, yang pasti surat rekom yang kami tandatangani untuk setiap warga yang melamar itu free tanpa biaya,” tegasnya.
Ditemui terpisah, Humas PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) Mifti Haris mengaku kaget dengan aduan warga ring 1 terkait adanya pungutan uang kepada pelamar kerja di JIIPE.
“Kami tak pernah menarik uang. Kalau pun ada biasanya untuk beli seragam,” ujar Mifti.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pihaknya justru mendorong agar warga lokal diprioritaskan. Khususnya warga di 9 desa yang masuk ring 1.
“Yang penting memenuhi syarat dan memiliki kompetensi,” ucap Mifti.
Hadir dalam musyawarah ini Kepala Desa Karangrejo M. Miftahul Ilmi, Ketua BPD H. Robbah, Ketua Bumdes Fitroni, Ketua Karang Taruna Khoirul Anwar, Kanit Reskrim Polsek Manyar Joko serta ratusan warga.
Adapun hasil dari musyawarah disepakati 3 hal, yakni hasil sampah dari Pusat Transformasi Bersama (PTB) dikembalikan ke Bumdes, tenaga kerja ke kawasan JIIPE dan Freeport ditangani oleh Bumdes, dan terakhir pemanfaatan Freeport baik catering maupun galon dan lain-lain ditangani Bumdes.
