INFOGRESIK – Berada di wilayah dengan potensi perikanan tangkap yang sangat menjanjikan, sekitar 11 ribu nelayan di Kabupaten Gresik terus didorong untuk meningkatkan produktivitas mereka. Selain harus memahami regulasi zona penangkapan ikan agar hasil tangkapan lebih optimal, kelengkapan dokumen perizinan untuk mempermudah akses BBM bersubsidi kini juga menjadi fokus utama.
Tantangan dan peluang yang dihadapi para nelayan ini dikupas dalam sosialisasi zona penangkapan ikan yang digelar di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Selasa (7/7/2026).
Plt Kepala Dinas Perikanan Gresik, Arif Wicaksono, mengungkapkan bahwa dari total sekitar 11 ribu nelayan perikanan tangkap di Gresik, belum seluruhnya dapat mengakses rekomendasi pembelian BBM bersubsidi. Hal tersebut terjadi karena para nelayan belum melengkapi dokumen administratif yang dipersyaratkan.
Oleh karena itu, instansinya terus mendorong masyarakat pesisir untuk melengkapi dokumen perizinan, termasuk kepemilikan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) serta e-Pas Kecil bagi kapal nelayan.
“Kami terus memacu nelayan agar mengurus KUSUKA. Nantinya juga akan kami bantu memiliki e-Pas Kecil sehingga bisa memperoleh rekomendasi BBM bersubsidi,” ujar Arif.
Saat ini, jumlah nelayan yang telah memperoleh rekomendasi BBM bersubsidi baru mencapai sekitar 1.354 orang. Dinas Perikanan menargetkan angka tersebut dapat segera meningkat hingga mencakup sekitar 3.000 nelayan.
Guna menunjang kebutuhan bahan bakar operasional para nelayan, fasilitas pengisian bahan bakar juga dipastikan bertambah. Saat ini Gresik telah memiliki dua SPBU Khusus Nelayan (SPBUN) yang beroperasi di Campurejo dan Lumpur.
Baca juga: Kerupuk Teripang dan Terung, Camilan Khas Kampung Nelayan Sidayu Diburu Saat Lebaran
“Tahun ini akan bertambah satu lagi. Rencananya Pemkab akan membangun SPBUN baru di Ujungpangkah,” kata Arif.
Di sisi lain, jaminan kondusivitas di laut bagi para nelayan turut menjadi perhatian serius legislatif. Anggota Komisi II DPRD Gresik, Ricke Mayumi, yang hadir sebagai narasumber menegaskan, pemahaman terhadap zona penangkapan ikan menjadi salah satu kunci meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, minimnya informasi mengenai zona penangkapan kerap menjadi pemicu konflik antarnelayan di lapangan. Kehadiran data penangkapan ikan yang akurat serta kepatuhan terhadap aturan sangat penting demi menciptakan rasa keadilan di antara sesama nelayan.
Baca juga: Jaga Ekosistem, DKP Jatim Bagikan Puluhan Alat Tangkap Ramah Lingkungan untuk Nelayan di Gresik
“Nelayan perlu memahami pola penangkapan ikan dan zona perikanan tangkap agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. Dengan pemahaman yang baik, aktivitas melaut juga menjadi lebih tertib,” ujar perempuan yang dikenal sebagai Srikandi UMKM Gresik tersebut.
Pihak DPRD memastikan tidak akan tinggal diam dalam mengawal hak-hak masyarakat pesisir.
“Kami di DPRD akan terus mengawal program-program Dinas Perikanan agar benar-benar berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan,” pungkas Ricke.
