INFOGRESIK – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik menegaskan bahwa pesatnya pembangunan industri harus berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan. Untuk mewujudkannya, diperlukan komitmen kuat dari pengelola kawasan industri dalam menerapkan sistem monitoring yang konsisten serta aksi nyata yang memberikan dampak langsung bagi lingkungan.
Hal tersebut disampaikan dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Gresik, akademisi, masyarakat pesisir, dan pelaku industri di kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Selasa (30/6/2026).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Sri Subaidah, mengatakan sistem pemantauan yang berkelanjutan menjadi kunci agar aktivitas ekonomi tidak mengorbankan kelestarian ekosistem. Ia mengapresiasi langkah konkret yang dilakukan pengelola kawasan, PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS), melalui rehabilitasi kawasan pesisir Kalimireng.
Baca juga: Bersama Wilmar Nabati, DLH Gresik Tanam 1.000 Mangrove di Kawasan Pesisir
“Kami mengapresiasi langkah BKMS yang telah menginisiasi penanaman ribuan pohon mangrove di kawasan Kalimireng. Selain membantu mengurangi abrasi dan mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim, mangrove menjadi investasi lingkungan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat hingga generasi mendatang,” tegas Sri Subaidah.
Sejalan dengan itu, Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, mengingatkan agar peringatan Hari Lingkungan Hidup tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan.
“Butuh kolaborasi antara industri, masyarakat pesisir, dan seluruh pemangku kepentingan. Kami mengapresiasi sinergi yang telah dibangun, termasuk perlindungan jaminan sosial bagi nelayan serta rehabilitasi kawasan pesisir melalui penanaman mangrove,” ujar dr. Alif.
Dari sisi akademik, Guru Besar Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, Prof. Eddy Setiadi Soedjono, menegaskan bahwa penilaian terhadap kondisi lingkungan tidak dapat dilakukan secara instan.
“Perubahan kualitas perairan, kondisi ekosistem pesisir, maupun produktivitas sumber daya perikanan dipengaruhi banyak faktor yang saling berinteraksi. Oleh karena itu diperlukan monitoring jangka panjang, data berkala, serta kajian multidisiplin sebelum menarik kesimpulan mengenai kondisi lingkungan suatu kawasan,” jelasnya.
Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, JIIPE secara rutin melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan melalui uji laboratorium terakreditasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.
Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui penanaman 1.000 bibit mangrove, pelepasan 1.000 benih ikan, serta 100 benih kepiting di kawasan Kalimireng. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gresik, Arief Witjaksono, menilai langkah tersebut mampu mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Harapannya, hasil tangkapan semakin tersedia di sekitar kawasan sehingga nelayan tidak perlu melaut lebih jauh. Upaya ini harus dijaga bersama agar manfaat ekologis dan ekonominya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” katanya.
Dukungan serupa juga disampaikan tokoh masyarakat Isharul serta Ketua KTNA Gresik, Hamzah Takim.
Baca juga: Hijaukan Kalimireng, PII Gresik Tanam 2.000 Bibit Mangrove untuk Imbangi Pertumbuhan Industri
Di sisi lain, pemenuhan infrastruktur hijau di kawasan industri juga terus diperkuat melalui pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R) yang tengah dipersiapkan BKMS untuk dikembangkan menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) mandiri berbasis prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
Merespons dorongan pemerintah daerah, Direktur PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS), Bambang Soetiono, menegaskan bahwa tata kelola lingkungan akan menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan kawasan industri.
“Ke depan, daya saing kawasan industri tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan investasi, tetapi juga oleh kredibilitas tata kelola lingkungannya. Karena itu kami terus memperkuat monitoring berbasis data, mengembangkan infrastruktur lingkungan, serta membangun kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, tenant, dan masyarakat sebagai bagian dari strategi pembangunan kawasan yang berkelanjutan,” pungkas Bambang.
