INFOGRESIK – Pengembangan tanaman hortikultura terus digencarkan Kementerian Pertanian (Kementan) RI bersama Asian Development Bank (ADB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD). Hal itu dibuktikan dengan kick off pelaksanaan Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP).
Kementan bakal melaksanakan dilahan kering seluas 10.000 hektare dan mengandeng petani hortikultura di 13 kabupaten di 7 Provinsi di Indonesia.
Gresik jadi salah satunya kabupaten yang mendapatkan program HDDAP atau kegiatan pengembangan hortikultura untuk mengatasi kendala gangguan produksi dan produktivitas, khususnya pada lahan kering yang bertujuan meningkatkan input, lahan, air dan konektivitas infrastruktur, meningkatkan nilai tambah dan daya saing hortikultura.
Direktur Jenderal Hortikultura sekaligus Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto mengatakan, bahwa kehadiran HDDAP diproyeksikan mampu menjawab berbagai tantangan hortikultura nasional. HDDAP didesain sedemikian rupa dengan pendekatan terpadu dan komprehensif dari hulu ke hilir. Mulai di Kabupaten Pakpak Bharat (Sumatera Utara), Dairi, Karo, Sumedang, Batang, Wonosobo, Sumenep, Gresik, Lumajang, Buleleng, Enrekang, Gowa hingga Ende.
”Total luas lahan 10 ribu hektare ini nantinya akan digunakan untuk pengembangan cabai, bawang merah, mangga, durian, manggis, jeruk, sayuran daun, tanaman obat dan aneka buah lainnya. Penentuan lokasi di 13 Kabupaten dari total 514 Kabupaten di Indonesia disebut telah melalui serangkaian proses perencanaan panjang melalui Feasibility Study (FS) serta SID,” ujarnya.
Sementara, Kepala Dinas Pertanian Gresik Eko Anindito mengatakan, bahwa kegiatan HDDAP di Kabupaten Gresik nantinya akan dilaksanakan di 23 desa di tiga kecamatan, yakni 11 desa di Kecamatan Driyorejo, 9 desa di Kecamatan Wringinanom dan 3 desa di Kecamatan Kedamean.
“Total luas lahan kering sekitar 1.000 hektare. Kami fokuskan menanam komoditas cabai dan kunyit,” ungkapnya Eko, Jumat (17/5/2024).
Lebih lanjut, Eko menyebut program ini akan dilaksanakan pada Tahun 2024 ini. Namun belum diketahui kapan akan mulai dilaksanakan. Hingga saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk dari Kementan RI.
“Semoga dengan sinergitas dan kolaborasi semua pihak bisa segera dilaksanakan. Serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani,” ucap Eko.
