INFOGRESIK – Sejumlah kampus telah membuat kajian terkait potensi pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum (TJU) di Kabupaten Gresik. Hasilnya, sektor tersebut diperkirakan dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp15 miliar per tahun.
Meski begitu, hingga saat ini Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik tidak pernah mendapatkan hasil sesuai target. Kondisi itu disorot oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi.
Ia menyebut hasil kajian dari Universitas Merdeka, Universitas Brawijaya, hingga Universitas Airlangga sudah ada. Namun adanya kebocoran sistem membuat target retribusi tidak pernah terpenuhi, bahkan tidak sampai setengah dari target.
“Targetnya Rp9 miliar, bahkan pernah Rp10 sampai Rp15 miliar, tapi pendapatan bruto hanya sekitar Rp5 miliar sampai Rp7 miliar. Ini jauh dari target yang diharapkan,” ujar Hamdi, Sabtu (6/9/2025).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai sistem parkir yang ada sangat longgar. Celah inilah yang membuat retribusi parkir alami kebocoran.
Baca juga: Tingkatkan PAD, DPRD Gresik Dorong Kolaborasi untuk Pemanfaatan Aset
“Mirisnya, jumlah titik parkir di Gresik semakin bertambah, akan tetapi pendapatan retribusi tidak ikut meningkat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sistem yang berlaku saat ini turut memperbesar kebocoran. Petugas parkir diwajibkan membayar di awal sebelum menyetorkan hasil pungutan, sehingga sebagian besar pendapatan justru habis untuk gaji petugas.
“Kalau kami melihat laporan dari Dishub, banyak sekali pendapatan itu yang langsung dipotong dengan gaji teman yang ada di parkir. Jadi perbandingannya 40-60 persen sehingga pemasukan untuk PAD hanya berkisar Rp3 miliar,” jelasnya.
Berbagai skema pernah ditawarkan untuk menekan kebocoran, mulai dari penggunaan QRIS, sistem elektronik, hingga pengawasan dengan CCTV. DPRD juga sempat mendiskusikan pelibatan pihak ketiga melalui mekanisme lelang serta penerapan sistem parkir berlangganan. Sejumlah studi banding ke daerah lain seperti Tulungagung dan Magetan turut dilakukan.
“Mereka bisa, meskipun ada kekurangan tetapi kebocorannya tidak seberapa banyak. Itu akan kita adopsi,” kata Hamdi.
Baca juga: Minta Karcis Parkir, Pengendara Mobil Malah Kena Omel Jukir di Pasar Gresik
Kini, lanjut Hamdi, DPRD memberi keleluasaan kepada Dishub Gresik untuk melakukan kajian ulang agar sistem bisa diperbaiki, khususnya soal parkir berlangganan.
“Ini memang kita dorong, agar teman-teman yang ada di Dishub dan kami yang ada di Komisi III tidak selalu disalahkan oleh masyarakat. Dengan melihat potensi yang begitu besar, parkir yang tak pernah sepi, titik-titik yang semakin banyak, itu jadi catatan-catatan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dishub Gresik, Khusaini, ketika dikonfirmasi enggan memberikan jawaban.
