INFOGRESIK – Perselisihan antara Aliansi Vendor Barata (AVB) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Barata Indonesia Gresik membuat Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir prihatin. Ia bahkan turut hadir saat demo di Jalan Veteran Kebomas, Selasa (12/11/2024).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut di tengah banyaknya proyek strategis nasional di Kota Pudak. Justru ada perusahaan negara yang tak bisa membayar vendor hingga Rp2,4 triliun.
“Butuh perhatian khusus dari Pemerintah Pusat baik Presiden, atau melalui komisi VI DPR RI. Artinya harus ada upaya penyelamatan,” ungkapnya, Rabu (12/11/2024).
BACA JUGA: 5 Tahun Tak Ada Kejelasan Pembayaran Tagihan, Ratusan Vendor Unjukrasa ke PT Barata Indonesia Gresik
Menurut Syahrul, dengan melihat hasil laba PT Barata Indonesia Gresik meski puluhan tahun tak akan sanggup membayar hutang ke vendor yang angkanya triliun.
“Di APBN 2025 kalau bisa ada ruang fiskal yang bisa digunakan untuk menyelesaikan tagihan – tagihan PT. Barata, karena kasihan teman-teman aliansi vendor ini menuntut haknya tapi belum ada penyelesaian yang berarti,” kata pria asal Desa Tanggulrejo, Kecamatan Manyar tersebut.
“Nah karena PT Barata Ini di Gresik domisilinya, harapan saya ada perhatian dari pemerintah pusat. Kami berharap Barata tetap eksis dalam menggarap proyek-proyek nasional, bisa mensejahterakan warga, bisa merekrut tenaga kerja lokal, dan yang penting ini piutang-piutang yang selama ini mencapai sekian triliun bisa dibayarkan secara tuntas,” imbuhnya.
BACA JUGA: Pelunasan Tagihan Vendor Belum Jelas, Pendemo Menginap di Depan Pabrik Barata Indonesia
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sekitar ratusan orang dari Aliansi Vendor Barata (AVB) yang berjumlah 272 vendor mitra kerja PT Barata Indonesia menggelar aksi demontrasi di depan kantor PT Barata Indonesia, Gresik. Mereka menuntut pembayaran kontrak pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan tapi belum terbayar dengan total sebesar Rp2,4 triliun sejak tahun 2018.
Berdasarkan penuturan para vendor, tagihan per vendor nilainya bisa mencapai miliaran, namun mereka hanya dapat pembayaran bertahap (cicilan) dari PT Barata mulai Rp2 juta hingga Rp7 juta.
Dikarenakan tak ada hasil saat mediasi, AVB membuat tenda di depan pabrik Barata.
