INFOGRESIK – Kemiskinan di Kabupaten Gresik cukup memprihatinkan, yakni mencapai angka 12,42 persen atau sekitar 166 ribu jiwa. Angka ini lebih besar bila dibandingkan Provinsi Jawa Timur yang hanya 10,38 persen dan Nasional sebesar 9,54 persen.
Atas dasar inilah Pemerintah Kabupaten Gresik terus menggencarkan Gerakan melawan kemiskinan. Bahkan, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah meminta agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setiap bulan direvisi. Hal ini mencegah agar penerima Bantuan Sosial (Bansos) dapat tepat sasaran.
“Sekarang ini kita harus mengevaluasi siapa yang sesuai untuk menerima bantuan, karena fakta di lapangan kadang-kadang masih belum sesuai,” kata Bu Min, sapaan akrabnya, kepada puluhan Kepala Desa di Kecamatan Ujungpangkah dan Dukun, Selasa (4/10/2022).
Bansos sendiri merupakan stimulus yang dihadirkan pemerintah dalam membantu masyarakat. Penerima bantuan tersebut berdasarkan DTKS. Sehingga akurasi data penerima menjadi penting.
“Jadi saya ingin kerjasamanya dari semua perangkat yang hadir disini untuk memilah mana yang pantas mana yang tidak, karena nanti hanya kalian yang bisa memasukkan,” ujar Bu Min.
Lebih lanjut, Bu Min menghimbau agar para Perangkat Desa tidak bekerja sendiri. Ia meminta Perangkat Desa menggandeng ibu-ibu.
“Gandeng juga ibu-ibu yang ada di desa, karena biasanya yang tau botekan (latar belakang) warga desa itu mereka,” pintanya.
Sementara, Kepala Dinas Sosial Ummi Khoiroh menjelaskan, pemadanan data yang ada di pusat dan di desa penting dilakukan. Pasalnya, yang dapat menginput dan menghapus data hanya operator yang ada di desa itu sendiri.
“Jadi kita disini untuk menyamakan persepsi kita dalam pemadanan data terpadu kesejahteraan sosial, sehingga outputnya nanti sama,” ucapnya
Dirinya juga mengatakan, kedepannya segala macam bentuk Bansos akan memakai sumber DTKS. Terkecuali untun para lansia yang tidak pernah mendapat Bansos sama sekali akan ditampung lewat PKH Inklusif.
“Mulai hari ini dan seterusnya bahwa apapun nama bansosnya, yang menggunakan anggaran baik itu APBN, APBD, atau dana desa dan semacamnya akan berdasarkan data dari DTKS.” tegas Ummi.
