INFOGRESIK – Masih banyaknya warga Kabupaten Gresik yang menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal cukup memprihatinkan. Selain tak terdata, mereka juga rawan mengalami tindakan kekerasan.
Tingginya kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu faktor banyak masyarakat Gresik nekat ke luar negeri. Dari data Badan Statistika Nasional (BPS) Kabupaten Gresik tahun 2022. Disebutkan bahwa, angka kemiskinan di Kabupaten Gresik saat ini mencapai kurang lebih 12,42%, dari sekitar 1.280.000 warga Gresik atau masih ada 153.600 jiwa yang masih miskin.
Selain itu, angka pengangguran di Gresik yakni di atas 8 persen atau lebih tinggi dari rata-rata provinsi dan nasional.
Kondisi tersebut mendorong Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gresik untuk memberikan edukasi terhadap para siswa. Seperti yang dilakukan di SMK Mambaul Ihsan Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik.
Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Penempatan Kerja Disnaker Gresik, Mochammad Afandi mengatakan, siswa SMK merupakan salah satu calon pencari kerja yang peluangnya bisa bekerja di luar negeri maupun dalam negeri.
“Selain itu, di Gresik wilayah utara menjadi kantong-kantong PMI. Baik yang prosedural maupun non prosedural,” ujar Afandi, Senin (10/10/2022).
Dikatakan Afandi, sejauh ini banyak dari masyarakat berangkat bekerja ke luar negeri tanpa prosedur yang tepat. Artinya, mereka ilegal dan tak tercatat di BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).
“Tak menutup kemungkinan mereka akan menjadi PMI, disini 70 persenan orang tua mereka kerja di luar negeri. Tentu kami minta agar prosedural,” ungkapnya.
Saat ini, pemerintah telah membuat regulasi agar calon PMI memiliki keahlian dan selama bekerja tetap ada pengawasan. Kemudian, mengupayakan terdapat pemberdayaan ketika tak lagi jadi PMI.
Berdasarkan data Disnaker Gresik, tercatat ada seribuan warga Gresik yang bekerja di luar negeri secara legal. Mirisnya, jumlah PMI ilegal bisa mencapai 30 kali lipatnya.
“Sekarang faktanya banyak yang dideportasi atau waktu sakit tapi mereka didata tidak ada sehingga kami baru tahu ketika ada problem disana. BP2MI yang ada kewenangan dalam merekom, saat ini yang tercatat hanya seribuan, padahal misalnya di Desa Lowayu saja 1.500 orang jadi PMI, banyak sekali yang tak terdata,” terangnya.
Sementara itu, Kepala SMK Mambaul Ihsan Abid Nailul Ridlo mangaku siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyosialisasikan program maupun menyiapkan calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri sesuai prosedur.
“Dan nanti akhirnya mengembangkan kerjasama dengan prosedur bursa khusus kerja, jadi informasi agar jadi PMI sesuai prosedur itu penting,” ungkapnya.
Kegiatan ini sendiri diikuti oleh 80 orang siswa kelas akhir dan siap memasuki dunia kerja. Lulusan SMK adalah salah satu yang paling siap untuk bekerja ke luar negeri karena telah dibekali dengan skill khusus.
“Banyak peluang kerja yang bisa diisi oleh lulusan SMK. Kita juga terus berkolaborasi dalam mendidik tenaga kerja profesional,” tandasnya.
