INFOGRESIK – Anggota DPRD Kabupaten Gresik, Ricke Mayumi, angkat bicara menyikapi mencuatnya kasus dugaan penipuan rekrutmen CPNS dan PPPK massal yang mengguncang lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Ia mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas aktor intelektual di balik terbitnya belasan SK palsu tersebut.
Ricke menyatakan keprihatinannya setelah mendengar adanya belasan korban yang nekat mendatangi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mulai bekerja, bahkan ada di antaranya yang sedang hamil tua.
“Ini adalah fenomena yang sangat ironis dan memprihatinkan. Bagaimana mungkin belasan orang secara bersamaan membawa dokumen yang seolah-olah resmi dan berani datang ke kantor-kantor dinas. Ini menunjukkan ada jaringan yang bermain dengan sangat rapi,” ujar Ricke Mayumi, Kamis (9/4/2026).
Baca juga: Kasus SK PNS Palsu Gresik Membeludak, Belasan Korban ‘Ngantor’ Massal di Berbagai OPD
Politisi muda Partai Gerindra ini menekankan bahwa kejadian ini bukan sekadar penipuan biasa, melainkan tamparan bagi sistem birokrasi. Ia meminta BKPSDM untuk melacak siapa oknum yang memberikan harapan palsu dan memungut biaya dari para korban.
Ajak Warga Verifikasi ke Lurah dan Kades
Selain mendesak pengusutan, Ricke juga memberikan imbauan tegas kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh iming-iming oknum yang menjanjikan kelulusan menjadi abdi negara melalui jalur instan atau “jalur belakang”.
Ia meminta warga untuk proaktif melakukan kroscek jika menerima informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama terkait administrasi negara.
“Masyarakat harus lebih cerdas. Jika ada tawaran atau informasi yang meragukan, jangan langsung percaya. Segera tanyakan dan konsultasikan dengan aparatur pemerintah terdekat, seperti lurah atau kepala desa,” imbau Ricke.
Menurutnya, pihak desa atau kelurahan adalah garda terdepan yang bisa membantu memverifikasi informasi atau setidaknya mengarahkan warga ke dinas terkait agar tidak menjadi korban penipuan.
Baca juga: Sabet Predikat Teraktif 2 di Jatim, Satlantas Polres Gresik Buktikan Keunggulan Kinerja
“Kades dan lurah punya jalur komunikasi ke camat dan kabupaten. Lebih baik bertanya di awal daripada rugi materi dan menanggung malu di kemudian hari. Jangan sampai karena tergiur seragam, prosedur resmi malah diabaikan,” ucapnya.
Sebelumnya, kasus ini terbongkar setelah sedikitnya 14 orang mendatangi Bagian Prokopim, Bagian Umum, hingga sejumlah kecamatan di Gresik pada Senin (6/4). Mereka membawa dokumen SK pengangkatan PNS dan PPPK tahun 2024 yang setelah dicek ternyata palsu dan memiliki tanda tangan pejabat yang tidak sesuai aslinya.
Kepala BKPSDM Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo, mengonfirmasi bahwa timnya saat ini tengah melakukan investigasi mendalam terkait temuan tersebut.
