INFOGRESIK – Pencanangan Gresik sebagai Kabupaten Lengkap pada tahun 2023 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendapatkan dukungan penuh dari berbagai unsur organisasi dan elemen masyarakat di Kota Pudak.
Unsur-unsur tersebut seperti PCNU Gresik, PDM, LDII, Pengurus Persatuan Gereja, Pengurus Hindu Gresik hingga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Ketua PDM Muhammadiyah Gresik, Muhammad Thoha Mahsun menyampaikan pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan. Untuk itu, dia mendorong agar ada percepatan.
“Kami siapkan data, seluruh tanah dan aset agar seluruh milik Muhammadiyah memiliki sertifikat,” katanya yang diamini pengurus NU yang siap bekerjasama dengan BPN, Jumat (5/5/2023).
Senada, Ketua Forum Cinta Keberagaman Gresik Joko Pratomo mengaku siap memfasilitasi umat minoritas untuk mendapatkan alas hak yang sama dalam pemenuhan pertanahan.
“Seluruh tempat ibadah maupun rumah doa agama harus terfasilitasi. Kami siap berkolaborasi dan membantu, utamanya agama minoritas Kristen, Budha (Konghucu) maupun Hindu,” ujarnya
Sementara, Kepala BPN Gresik Asep Heri mengatakan, untuk dapat mewujudkan Gresik menjadi Kabupaten lengkap di tahun 2023 ini membutuhkan kerja keras dari semua unsur. Termasuk, kekompakan dan sinergi dari semua pihak yang terlibat.
“Ada sebanyak 2.984 sertifikat, posisinya PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dari 3.1 menjadi K1 untuk menjadi sertifikat. Itu dalam waktu dekat harus bisa selesai,” ujar Asep.
Asep juga menjelaskan, target lain yang dicanangkan oleh pihaknya guna membantu mewujudkan Gresik menjadi Kabupaten lengkap adalah, pengurusan sertifikat tanah wakaf tempat ibadah. Sehingga pihaknya mengumpulkan seluruh elemen terkait, mulai dari perwakilan Nahdlatul Ulama (NU) Gresik, Muhammadiyah, juga perwakilan dari agama selain Islam.
“Harus selesai teridentifikasi, terinventarisasi, dipetakan juga bulan ini,” ucap Asep.
Tidak hanya itu, BPN Gresik juga sedang berusaha untuk dapat menyelesaikan Kawasan Pelindo di tiga kelurahan yakni, Kroman, Lumpur dan Kemuteran. Berupa menyelesaikan 5,7 hektare diterbitkan hak pengelolaan atas nama Pelindo, sementara 927 bidang sertifikat diterbitkan atas nama warga pada tiga kelurahan tersebut.
“Itu merupakan permasalahan mulai tahun 1970-an, diselesaikan zaman kita ini. Win-win solutionnya, diterbitkan HGB di atas HPL. Semua ini target pada 2023, termasuk Gresik Kabupaten lengkap. Ini artinya, seluruh bidang tanah di Kabupaten Gresik terukur, terpetakan. Sisanya di 112 desa, 26.000 hektare, kurang lebih 60.000 bidang, itu harus kita selesaikan di tahun ini,” kata Asep.
Untuk itu, BPN Gresik memakai strategi dengan cara berkolaborasi dan juga bersinergi dengan seluruh unsur yang ada di Kabupaten Gresik, sebab Gresik Kabupaten lengkap harus diwujudkan melalui kerja sama semua unsur terkait.
“Kita dari 900.000 bidang tanah yang ada di Kabupaten Gresik, tinggal 60.000 yang harus kita selesaikan. Mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi kekuatan, kelancaran dan kesuksesan. Tentunya Gresik Kabupaten lengkap untuk Indonesia Emas tahun 2024, maknanya apa? menjaga wilayah NKRI dimulai dari menjaga tanda batas, anti cekcok, anti caplok,” tutur Asep.
