Sepanjang 2023, BPN Gresik Telah Terbitkan 15.500 Sertifikat Tanah Lewat Program PTSL

oleh Khanif Rosidin
Petugas BPN Gresik saat melakukan pengukuran tanah. (Foto: Ist/Infogresik)

INFOGRESIK – Menjelang akhir tahun 2023 sejumlah program dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik telah tuntas dilaksanakan dengan gemilang. Salah satunya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tercatat mencapai 15.500 Sertifikat.

Puluhan ribu sertifikat tanah tersebut berasal dari 4 kecamatan, yakni kecamatan Gresik, Kebomas, Kedamean dan Wringinanom. Adapun luasan bidang tanah mencapai 16.400 hektare.

“Awalnya PTSL kami ditarget 2.984 sertifikat. Namun Bulan Agustus targetnya menjadi 15.500 sertifikat,” ujar Kasubag TU BPN Gresik, Fanani, Jumat (15/12/2023).

Tak hanya menerbitkan 15.500 sertifikat tanah, BPN Gresik juga melakukan inovasi pengukuran tanah dengan pemotretan bidang tanah menggunakan drone di 14 Kecamatan di Kabupaten Gresik.

“Tercatat 78.595 hektar tanah yang sudah di foto menggunakan drone,” katanya.

Lebih lanjut, BPN Gresik telah melakukan perhitungan Zona Nilai Tanah (ZNT) untuk dijadikan acuan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Sudah diambil 400 sampel di Kecamatan Kebomas, Driyorejo dan Winginanom,” ungkapnya.

Di bidang reforma agraria, BPN Gresik telah memfasilitasi akses untuk 200 kepala keluarga pelaku usaha udang di Desa Kemudi, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik.

“Reforma Agraria itu penataan aset dan akses. Tahun ini kami dapat amanah 200 kk untuk penataan sosial. Kami sebagai fasilitator sudah menggandeng Pemkab Gresik dan perusahaan. Targetnya nanti akan ada peningkatan pendapatan masyarakat,” jelas Fanani didampingi Kepala Seksi, Rangga.

Menyambut pergantian tahun, akan dilakukan pembuatan sertifikat elektronik pada 2024 mendatang. Adapun jumlahnya mencapai 821.452 sertifikat. Sedangkan data yang siap ada 69.800 bidang. Untuk mengawali, seluruh aset BPN Gresik sudah dibuatkan sertifikat elektronik.

“Tahun 2024 targetnya seluruh aset Pemkab Gresik, Pemprov Jatim dan Kementerian. Nantinya yang punya sertifikat memiliki akun untuk akses perangkat elektronik,” pungkasnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar