INFOGRESIK — Pemerintah Kabupaten Gresik menggelar forum dialog warga bertajuk Rembuk Akur Warga 2026: Gresik Lebih Baik di Koromi Cafe & Resto, Jalan Panglima Sudirman Nomor 73, Gresik, Selasa (10/11/2026).
Mengangkat tema “Perlindungan Sosial (Perlinsos)”, kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Gresik, dr. Asluchul Alif. Forum tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait layanan kesehatan serta bantuan sosial.
Kegiatan interaktif ini turut dihadiri sejumlah pejabat dan pimpinan DPRD Kabupaten Gresik, di antaranya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik dr. Ummi Khoiroh, Wakil Ketua DPRD Gresik Lutfi Dhawam, Ketua Komisi IV Muchamad Zaifudin, anggota DPRD Muhammad Kurdi dan Ricke Mayumi, serta Camat Gresik Jalesvie Triyatmoko.
Kehadiran para pemangku kebijakan tersebut memungkinkan aspirasi warga didengar langsung oleh jajaran eksekutif maupun legislatif.
Baca juga: Buka Lomba Paduan Suara PGRI di Icon Mall Gresik, Wabup Alif dan Istri Duet Nyanyikan “Negoro Angin”
Dalam sesi dialog, seorang warga bernama Khusaini menyampaikan keluhan mengenai penanganan masyarakat dengan gangguan kesehatan mental. Ia menyoroti pasien gangguan jiwa yang selama ini harus dirujuk ke RSJ Menur Surabaya, serta kendala biaya pengobatan berkelanjutan yang tidak sepenuhnya ditanggung BPJS Kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Wabup Alif mengakui bahwa Pemkab Gresik saat ini belum memiliki Rumah Sakit Jiwa (RSJ) sendiri. Padahal, pasien dengan gangguan kesehatan mental membutuhkan pengobatan secara konsisten dan konsumsi obat dalam jangka panjang.
“Terkait pasien gangguan jiwa yang butuh pengobatan terus-menerus, kami akan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan pihak Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur untuk mencari solusi terbaiknya,” kata dr. Alif.
Selain itu, Pemkab Gresik juga berencana membangun fasilitas pelayanan sosial bagi lanjut usia.
“Di tahun 2027 mendatang, kita berencana memiliki panti jompo sendiri di Sidayu untuk penanganan lansia,” tambahnya.
Keluhan lainnya datang dari seorang warga yang mempertanyakan keterbatasan jangkauan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ia mengeluhkan anaknya yang sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren di wilayah Mojokerto tidak dapat menggunakan KIS untuk mendapatkan penanganan medis sementara di daerah tersebut karena terkendala aturan lintas kabupaten.
Menanggapi keluhan itu, dr. Alif menyarankan agar pasien dibawa kembali ke Gresik supaya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan setempat.
“Untuk sementara, anak dibawa pulang dulu ke Gresik agar bisa kita rawat dan ditangani langsung di faskes Gresik,” jelasnya.
Sementara itu, warga bernama Yulin mempertanyakan kepastian penjaminan BPJS Kesehatan untuk tindakan medis pengangkata keloid yang dialami anaknya.
Wabup Alif menjelaskan bahwa regulasi BPJS Kesehatan memiliki batasan terhadap sejumlah tindakan medis. Tindakan yang dikategorikan sebagai prosedur estetika tidak termasuk dalam layanan yang dijamin BPJS Kesehatan.
Pentingnya ruang dialog langsung antara pemerintah dan masyarakat juga mendapat apresiasi dari anggota DPRD Kabupaten Gresik, Ricke Mayumi. Ia menilai Rembuk Akur Warga menjadi wadah penting untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Baca juga: Bupati Gresik Salurkan BLT Rp900 Ribu untuk 263 KPM dan Bantuan Pangan bagi 9.932 Warga di Dukun
“Forum seperti Rembuk Akur ini sangat penting karena menjadi jembatan komunikasi yang inklusif antara warga dan pemerintah daerah. Persoalan perlindungan sosial dan layanan kesehatan sering kali membutuhkan penanganan cepat serta solusi yang tepat sasaran,” ungkap Ricke Mayumi.
Legislator Gresik tersebut menambahkan, aspirasi yang disampaikan warga dalam forum ini dapat menjadi bahan pengawasan dan pertimbangan DPRD dalam mengawal anggaran serta program pelayanan publik agar semakin berpihak kepada masyarakat.
“Melalui dialog terbuka ini, kita bisa melihat langsung persoalan yang dihadapi warga, mulai dari jaminan kesehatan hingga fasilitas sosial lansia dan ODGJ. DPRD siap bersinergi mengawal agar rencana penambahan fasilitas sosial seperti panti jompo maupun penguatan faskes dapat terealisasi dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Gresik,” tegasnya.
Melalui forum Rembuk Akur Warga ini, Pemkab Gresik bersama DPRD berharap berbagai persoalan perlindungan sosial dan pelayanan kesehatan yang disampaikan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti secara komprehensif demi meningkatkan kesejahteraan warga Gresik.
