INFOGRESIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prakarsa pemerintah daerah di Ruang Paripurna DPRD Gresik, Senin (16/11/2026).
Ketiga Ranperda tersebut meliputi Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah.
Anggota Fraksi Amanat Pembangunan (FAP), Imam Syaifudin, menyatakan fraksinya sepakat agar ketiga Ranperda tersebut dilanjutkan ke tahap pembahasan. Meski demikian, ia memberikan sejumlah catatan penting, terutama terkait pengawasan dan penerapan sanksi dalam implementasi regulasi tersebut.
Terkait Ranperda Pengarusutamaan Gender (PUG), Imam mendorong pemerintah daerah melengkapi regulasi dengan petunjuk teknis yang jelas agar pelaksanaannya tidak sekadar menjadi aturan umum.
Baca juga: Resmi Dilantik, Wongso Negoro Isi Posisi Wakil Ketua DPRD Gresik Sisa Masa Jabatan 2024–2029
“Perda ini hanya berisi aturan umum. FAP berharap Pemerintah Daerah ke depan bisa melengkapi petunjuk teknis dalam pelaksanaan perda ini, sehingga jika ada instansi daerah yang mengabaikan, akan ada sanksi tegas terhadap pengabaian penerapan program responsif gender,” ungkap Imam.
Pada Ranperda TJSLP, Imam mendesak agar pemerintah memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban sosial dan lingkungan, termasuk opsi pencabutan izin usaha.
Sementara itu, terkait Ranperda Pemerintahan Desa, ia menyoroti perlunya penguatan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta kepastian hukum bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
“Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam peraturan ini perlu adanya kepastian tentang masa pengabdian, mekanisme pembentukan, dan insentif. Sebab selama ini dimasukkan dalam Peraturan Desa yang cenderung punya posisi tawar lemah, padahal keberadaan LKD merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat secara langsung,” tegas Imam.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra melalui Yuyun Wahyudi turut menyampaikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan kritis terkait kesiapan operasional ketiga Ranperda di lapangan.
Pria yang akrab disapa Bowo tersebut menekankan bahwa penyusunan regulasi harus diiringi kesiapan teknis dan komitmen nyata pemerintah daerah. Hal ini terutama menyangkut pemerataan digitalisasi desa hingga wilayah terpencil serta transparansi pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan.
Baca juga: Sinergi dengan Pemkab, DPRD Gresik Sepakat Jadikan Jalan Poros Desa Prioritas Utama
“Pembentukan peraturan daerah adalah proses merumuskan solusi atas berbagai kebutuhan masyarakat. Kami menuntut komitmen nyata dari Pemerintah Daerah bahwa regulasi ini tidak berhenti pada tataran dokumen, melainkan diimplementasikan dengan langkah strategis yang terukur, transparan, dan akuntabel,” kata Bowo.
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra juga menyoroti kesiapan infrastruktur digital dan sumber daya manusia (SDM) perangkat desa di Pulau Bawean, simulasi fiskal untuk tunjangan purnatugas kepala desa, percepatan regulasi pemilihan kepala desa (Pilkades), serta efektivitas pengawasan TJSLP di kawasan industri besar seperti JIIPE dan Manyar.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah.
“Kami menyadari bahwa pembangunan Gresik tidak mungkin hanya mengandalkan program dan anggaran pemerintah daerah. Kita membutuhkan pemerintahan desa yang semakin kuat dan profesional, dunia usaha yang tumbuh bersama masyarakat serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan, dan kebijakan pembangunan yang memberikan kesempatan serta manfaat secara adil bagi seluruh masyarakat. Itulah semangat yang mendasari ketiga Ranperda ini,” ujar pria yang akrab disapa Gus Yani tersebut.
Terkait Ranperda Pemerintahan Desa, Bupati menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, aparatur profesional, serta pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel. Menurutnya, kemajuan kabupaten harus dimulai dari desa yang kuat.
Baca juga: Bupati Fandi Akhmad Yani Rotasi Sejumlah Kepala Dinas dan Camat di Gresik, Ini Daftarnya
Sementara pada Ranperda TJSLP, ia menegaskan bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, tumpang tindih, ataupun sekadar seremonial. Program tersebut harus terintegrasi dengan kebutuhan riil masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
Adapun terkait perubahan Perda Pengarusutamaan Gender, Fandi memastikan kebijakan pembangunan harus menjamin kesempatan dan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan.
“Bagi kami, pembangunan yang berhasil bukan hanya tentang seberapa banyak program yang dilaksanakan, tetapi juga tentang seberapa adil manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Kami berharap melalui pembahasan yang terbuka dan konstruktif, akan lahir regulasi yang tidak hanya baik secara hukum, tetapi juga realistis, dapat dilaksanakan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Seluruh fraksi DPRD Gresik menyatakan sepakat agar ketiga Ranperda tersebut segera dibahas secara mendalam di tingkat komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja terkait.
