INFOGRESIK – Terbitnya Surat Edaran Kemendagri nomor 100.2.1.3/1575/SJ bertanggal 29 Maret 2024 tentang larangan Bupati dan Wakil Bupati melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri menimbulkan polemik di sejumlah kabupaten/kota yang sudah menggelar mutasi jabatan. Salah satunya Pemerintah Kabupaten Gresik.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Ahmad Washil Miftahul Rachman mengatakan, Pemkab Gresik akan selalu taat pada peraturan dan perundangan yang berlaku. Untuk itu pihaknya terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan masih menunggu surat rekomendasi dari Kemendagri.
“Surat edaran tersebut bertanggal 29 Maret 2024, sedangkan kita sudah melakukan mutasi pada tanggal 22 Maret 2024. Namun bagaimanapun, saat ini kita sudah berkirim surat melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait surat edaran tersebut. Nantinya, apapun rekomendasi dari provinsi maupun Kemendagri akan kita patuhi,” ujar Washil, Rabu (17/4/2024).
Sekda Washil menambahkan, selagi menunggu rekomendasi turun dari Kemendagri, pejabat yang sudah dilantik diharapkan tetap melakukan tugas sebagaimana mestinya.
“Selagi menunggu rekomendasi lebih lanjut dari Kemendagri, saya harapkan tetap menjalankan tugas masing-masing. Ini juga agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Kepala BKPSDM Kabupaten Gresik Agung Endro Dwi Setyo Utomo. Dirinya menjelaskan bahwa sebelum melakukan mutasi 22 Maret 2024 lalu, sejatinya Pemkab Gresik sudah mengantongi izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tanggal 4 Maret 2024 untuk melantik jajaran pejabat Eselon II. Kini, dengan adanya surat edaran dari Kemendagri tersebut, keputusan terkait mutasi 22 Maret 2024 akan menunggu turunnya rekomendasi dari Kemendagri.
“Perlu diketahui bahwa ada banyak kabupaten/kota yang juga melakukan mutasi di tanggal tersebut. Begitu ada surat edaran, Pemkab Gresik berkirim surat ke Pemprov Jatim untuk menerima arahan lebih lanjut. Apapun rekomendasinya, akan kita jalankan,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, sebanyak 147 pejabat dilantik dan diambil sumpahnya pada mutasi yang dilaksanakan 22 Maret 2024. Dalam mutasi tersebut juga dilantik pejabat eselon II hasil dari seleksi terbuka jabatan tinggi pratama.
Sekedar diketahui, beberapa kabupaten di Indonesia memilih membatalkan SK pengangkatan dan pelantikan jabatan demi mematuhi Surat Edaran Kemendagri. Mulai Pemkab Sidoarjo, Pemkab Gunungkidul, Pemkab Pematangsiantar, dan banyak lagi.
