INFOGRESIK — Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan menyoroti kendala implementasi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2026–2046, khususnya terkait status Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Tumpang tindih status lahan tersebut dinilai menghambat pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi investor dan pengembang perumahan.
Hal itu disampaikan Mujid usai mengikuti sosialisasi RTRW 2026–2046 yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik di Ruang Mandala Bhakti Praja, Lantai 4 Kantor Bupati Gresik, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari unsur legislatif, pemerintah, serta kalangan perencana wilayah.
Menurut Mujid, meskipun Perda RTRW telah disahkan dan menetapkan sejumlah kawasan sebagai zona industri maupun permukiman, implementasinya masih terkendala ketentuan penetapan LSD yang lebih dahulu berlaku.
Baca juga: Sungai Dangkal dan Area Tangkap Menyempit, Nelayan Tradisional Sukorejo Kebomas Mengadu ke Dewan
“Terkait RTRW ini, perda sudah disahkan. Namun, status LSD atau Lahan Sawah yang Dilindungi harus diubah terlebih dahulu di ATR/BPN. Akibatnya, pengurusan sampai saat ini masih mandek. Dalam perda kita, sejumlah wilayah sudah masuk kawasan industri, terutama kawasan perumahan dan permukiman. Tetapi, SK Bupati tahun 2023 lebih dahulu menetapkan LSD. Kendalanya masih menunggu perubahan tersebut, sehingga investor dan pengusaha masih stagnan. Pengurusan PBG ini yang menjadi kendala kita,” ungkap Mujid.
Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, kewenangan perubahan status LSD berada di tangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pusat. Karena itu, DPRD Gresik akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan peruntukan lahan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.
Mujid menyebut terdapat dua opsi penyelesaian persoalan tersebut. Pertama, menunggu Kementerian ATR/BPN pusat melakukan penyesuaian status LSD dengan Perda RTRW Gresik. Kedua, mengajukan perubahan status LSD menjadi kawasan industri sesuai dengan peruntukan dalam perda.
“Ada dua cara. Pertama, menunggu nanti diubah oleh ATR/BPN pusat agar disesuaikan dengan perda kita. Kedua, kita mengajukan perubahan LSD menjadi kawasan industri sesuai dengan perda saat ini, karena tanah tersebut masuk dalam kawasan industri. Namun, proses perubahan itu tetap harus dilakukan oleh ATR/BPN pusat. Peruntukan lahan ini juga harus jelas dan tegas. Salah satu fungsi kita adalah pengawasan, dan ini yang nanti akan kita lakukan,” tegasnya.
Baca juga: Bangun Gresik dari Desa hingga Dunia Usaha, DPRD dan Pemkab Sepakat Bahas Tiga Ranperda Baru
Sementara itu, Wakil Bupati Gresik dr. Asluchul Alif memaparkan posisi strategis Gresik sebagai kawasan penyangga metropolitan Gerbangkertosusila sekaligus salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
Ia menegaskan, arah pembangunan daerah harus mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri dan pelestarian potensi lokal.
“Pembangunan Gresik tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan sektor industri dan ekonomi. Kita juga memiliki potensi pertanian, perikanan, ekosistem mangrove, serta kekayaan budaya dan wisata religi yang harus dijaga dan dikembangkan secara berimbang,” ujar Alif.
RTRW 2026–2046 mengusung visi mewujudkan Gresik sebagai pusat pertumbuhan berbasis budaya, industri, dan agribisnis berdaya saing global yang berwawasan lingkungan.
Dari total luas wilayah perencanaan sekitar 126.891,31 hektare, kawasan budidaya ditetapkan sebesar 91,83 persen, sedangkan 8,17 persen sisanya dialokasikan sebagai kawasan lindung.
Baca juga: Industri Gresik Utara Tumbuh Pesat, Bagaimana Nasib Pekerja Lokal?
Untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus menekan alih fungsi lahan, Pemkab Gresik menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 38.673,07 hektare. Kawasan tersebut terdiri atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 34.061,99 hektare dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 4.611,08 hektare.
Alif juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk menyelaraskan program kerja dengan kebijakan tata ruang dan menjadikan RTRW sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.
“RTRW tidak boleh hanya menjadi dokumen perencanaan yang digunakan sebagai persyaratan administratif semata. Namun, RTRW harus menjadi acuan nyata dalam setiap proses perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, pelaksanaan investasi, dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Gresik,” pungkasnya.
