INFOGRESIK — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mulai mematangkan persiapan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 dengan melibatkan unsur pekerja. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menggelar pertemuan dan diskusi dengan para ketua DPC Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tergabung dalam Sekretariat Bersama di Rumah Buruh Gresik, Selasa (17/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan serikat pekerja juga menyampaikan rencana keberangkatan untuk mengikuti rapat pleno yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu hingga Kamis (18–19/11/2026).
Pembahasan UMK 2027 mencakup sejumlah indikator perhitungan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), di antaranya tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu (alpha), serta estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menekankan pentingnya penyusunan jadwal dan tahapan yang terstruktur agar proses perumusan rekomendasi pengupahan berjalan sistematis.
Baca juga: Kawal Buruh Hingga Tengah Malam, Perjuangan Dewan Imam Syaifudin di Balik Ketok Palu UMK Gresik 2026
“Penting bagi kita untuk menyusun timeline perumusan rekomendasi pengupahan Kabupaten Gresik. Dengan adanya timeline yang jelas, setiap tahapan pembahasan bisa berjalan lebih terarah dan terkoordinasi,” ucapnya.
Selain menyusun jadwal, pria yang akrab disapa Gus Yani itu meminta jajarannya bersama para pemangku kepentingan memetakan profil sektor usaha di Gresik, mulai dari perusahaan skala besar hingga perusahaan nasional. Menurutnya, kebijakan pengupahan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan industri.
“Kita perlu memetakan karakteristik kelompok usaha di Gresik, termasuk perusahaan berskala besar dan nasional. Potensi ekonomi dan realisasi investasi juga perlu menjadi pertimbangan, sehingga kebijakan pengupahan dapat memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” tambahnya.
Koordinasi tersebut juga merupakan tindak lanjut atas surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 November 2026 mengenai arahan sinkronisasi penetapan upah minimum 2027. Gus Yani memastikan data KHL dari BPS menjadi salah satu acuan dalam penyusunan rekomendasi agar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Menindaklanjuti arahan tersebut, kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Perhitungan tahun ini juga memperhatikan data Kebutuhan Hidup Layak dari BPS agar rekomendasi pengupahan dapat mempertimbangkan kondisi pekerja maupun dunia usaha di Kabupaten Gresik,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Konfederasi SPSI Gresik sekaligus Anggota DPRD Gresik, Imam Syaifudin, menyambut positif ruang komunikasi yang dibangun pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi yang harmonis menjadi fondasi penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan.
“Sinergi hubungan industrial yang baik adalah kunci solusi permasalahan ketenagakerjaan. Saat ini kami fokus terkait perjuangan upah UMK dan UMSK Kabupaten Gresik 2027. Selanjutnya kami akan berusaha memperjuangkan kemudahan fasilitas pendidikan bagi anak pekerja atau buruh jenjang S1 melalui beasiswa, serta fasilitas transportasi khusus untuk pekerja,” kata Imam.
Baca juga: Bupati Fandi Akhmad Yani Rotasi Sejumlah Kepala Dinas dan Camat di Gresik, Ini Daftarnya
Ia juga mengapresiasi keterbukaan jajaran Pemkab Gresik yang hadir langsung untuk berdialog dengan perwakilan serikat pekerja.
“Terima kasih Pemerintah Kabupaten Gresik atas sinergi dan kolaborasinya. Bupati dan Disnaker juga menyambut baik dan memberikan apresiasi atas apa yang sudah dilakukan di Rumah Buruh Gresik,” imbuhnya.
Selanjutnya, proses penetapan UMK 2027 akan berlanjut melalui mekanisme dialog tripartit yang melibatkan pemerintah daerah, serikat pekerja, dan perwakilan pengusaha.
Pemkab Gresik menargetkan seluruh tahapan pembahasan dan perumusan rekomendasi rampung tepat waktu, sebelum tenggat penetapan UMK 2027 oleh Gubernur Jawa Timur pada 25 November 2026.
