INFOGRESIK – Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan 29 September Rakyat Gresik Menggugat menggelar aksi demo di Kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Manyar dan Kantor Bupati Gresik, Senin (29/9/2025).
“Banyak warga Gresik yang menganggur, padahal banyak pabrik,” teriak salah satu pendemo.
Mereka menuntut pelaksanaan aturan 60 persen pegawai harus dari putra daerah (Gresik) serta penertiban tenaga kerja asing ilegal.
Sesampainya di Kantor Bupati Gresik, ratusan pendemo ditemui Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Kadisnaker Zainul Arifin, Manager Community Development (ComDev) PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) selaku pengelola JIIPE Yudi Darjanto, serta perwakilan dinas terkait.
“Saya lulusan pondok. Gak punya ijazah akhirnya ikut kejar paket C biar bisa dapat kerja. Tetapi gak ada. Selanjutnya saya sekolah S1 dan S2 tetap tidak dapat kerja,” keluh perempuan asal Gresik utara.
Menanggapi keluhan warga, ComDev PT BKMS Yudi Darjanto mengatakan bahwa selama ini proses perekrutan pekerja pabrik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE selalu bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gresik melalui Gresik Kerja dan juga kepala desa di sekitar kawasan.
“Kami selalu terbuka dengan tim Disnaker untuk melakukan pengecekan di dalam kawasan, sampai sejauh mana serapan yang ada di kawasan JIIPE,” ujar Yudi.
Lebih lanjut, Yudi menjelaskan bahwa hingga saat ini jumlah perusahaan di JIIPE masih belum banyak. Untuk itu, daya serap tenaga kerja juga masih terbatas.
“Ada enam pabrik sudah beroperasi sejak lama. Tambah yang baru ada PT Freeport Indonesia, PT Xinyi Glass Indonesia, dan PT Hailiang. Total ada sembilan perusahaan. Yang dua masih proses konstruksi,” terangnya.
Sementara, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan pihaknya selalu mengutamakan agar masyarakat Gresik bisa bekerja di perusahaan.
Baca juga: Outsourcing hingga URC Ketenagakerjaan, Sederet Janji Bupati Gresik di Hari Buruh 2025
Terbukti, selama ini proses rekrutmen tenaga kerja sudah sangat transparan karena bisa dilihat secara online, yakni di aplikasi Gresik Kerja.
“Besok difasilitasi oleh JIIPE dan juga Disnaker mengundang dua industri yang bekerja konstruksi. Mudah-mudahan bisa memberikan kesempatan,” kata Bupati Yani.
Mantan Ketua DPRD Gresik ini berharap perusahaan outsourcing yang sedang membangun di kawasan JIIPE dapat memberikan kesempatan kerja bagi warga Gresik sesuai kemampuan mereka.
“Intinya, kami tidak tinggal diam. Kami ingin memastikan bahwa warga Gresik benar-benar mendapat prioritas,” tegasnya.
Adapun kesepakatan ini akan dilaksanakan dalam waktu tiga hari atau Rabu (1/10/2025). Perwakilan pendemo akan difasilitasi Disnaker Gresik bertemu dengan pemenang proyek konstruksi pabrik di JIIPE untuk membicarakan mekanisme perekrutan, termasuk kesepakatan bisa bekerja hanya bermodalkan KTP Gresik.
Usai kesepakatan tersebut, dengan pengawalan petugas kepolisian, massa aksi kemudian membubarkan diri secara tertib.
