INFOGRESIK – Pengadilan Negeri (PN) Gresik kembali menggelar sidang perkara penipuan penggelapan dengan terdakwa Tomotius Jimmy Wijaya dan Nur Fauzi dengan agenda keterangan saksi, Kamis (9/1/2025).
Tomotius Jimmy Wijaya sendiri merupakan Komisaris PT. Berkat Jaya Land (BJL) selaku perusahan developer Perumahan Royal City di Desa Hulaan, Kecamatan Menganti. Sedangkan Nur Fauzi selaku Direktur PT BJL.
Sebelumnya kedua terdakwa Tomotius Jimmy Wijaya dan Nur Fauzy oleh JPU Kejari Gresik, Paras Setio disidangkan di PN Gresik dengan dakwaaan melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
Pada dakwaan disebutkan, 9 korban yang membeli rumah pada terdakwa tidak diberikan haknya diantaranya, Marisca Anggraini Gunawan, Rutmiani Sari Tan, Soeng Sungyono Mulyono, Inggrid Kurnia Sugianto, Erwin Sumanto, Laniwati Onkodjojo, E.A Benekdimas Mariaon Limanto, Lie Martha Tjandrawati dan Yo Tan Joe Jong. Akibatnya, korban melaporkan kedua terdakwa dengan sangkaan telah melakukan penipuan dan penggelapan.
Dalam sidang lanjutan kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Gresik, Paras Setio hanya memanggil satu orang saksi bernama Ji’in. Sedangkan saksi korban lainnya yakni Marissa Anggraini Gunawan, Yo Tan Tjoe Djong, Benekdimas Marion Limanto, Lie Martha Tjandrawati, Erwin Sumanto dan Laniwati Ongkodjoyo akan diperiksa pada sidang Senin depan.
Sementara itu, tiga saksi korban lainnya yakni Inggrid Kurnia Sugianto, Rutmiana Sari Tan dan Soeng Sungyono Mulyono sudah diperiksa pada sidang sebelumnya.
Pada sidang kali ini, saksi Ji’in yang dihadirkan ke persidangan merupakan sakni pemilik tahan di area Perumahan Royal City. Saksi mengatakan bahwa, dulu pihak Royal City pernah menawar tanah miliknya. Akan tetapi tidak jadi dibeli karena tidak ada kesepatakan harga.
Terkait permohonan pengalihan penahanan yang diajukan oleh kuasa hukum kedua terdakwa, Majelis hakim yang diketua Sarudi menolak permohonan tersebut.
Setelah hanya memeriksa satu orang saksi, sidang akhirnya di tunda Senin depan dengan agenda memeriksa saksi korban.
“Senin depan, rencananya kami akan menghadirkan lima orang saksi korban,” jelas Paras.
Terpisah kuasa hukum kedua terdakwa, Soka menyayangkan atas tidak dikabulkannya permohonan pengalihan penahanan terhadap kedua terdakwa.
“Perkara ini sudah jelas masuk ke rana Pengadilan Niaga karena sudah ada putusan inkraht yang menyatakan bahwa PT. Berkat Jaya Land sudah dipailitkan dan semua asetnya sudah dikuasai oleh kurator,” jelas Soka.
Sementara itu, kuasa hukum 9 korban dugaaan penipuan di Perum Royal City, Sahlan mengatakan bahwa korban hanya ingin mendapatkan haknya secara adil. Mereka semua telah membeli rumah dan sudah melakukan pembayaran dan lunas. Akan tetapi, aset rumah dan legalitas rumah (SHM) tidak pernah diserahkan oleh pihak Developer.
“Sembilan saksi korban telah memenuh kewajibannya selaku pembeli. Ada yang dicicil, ada yang tempo cast dan ada pula yang dibayar tunai. Akan tetapi, sebagian rumah dan seluruh legalitas rumah sampai saat ini belum di serahkan. Atas perbuatan itu, sembilan korban melaporkan ke Polisi,” jelas Sahlan.
Masih menurutnya, dari 9 orang saksi, ada satu saksi korban Marissa Anggraini Gunawan mengalami kerugian paling besar hampir Rp820 juta. Mereka melaporkan ke polisi tidak lain hanya untuk mencari keadilan dan meminta agar uang pembayaran rumah dikembalikan.
“Pada intinya kenapa permasalahan kita dilaporkan ke Polisi, karena para pembeli tidak mendapatkan haknya, tidak terima rumah, tidak menerima sertifikat sehingga diibaratkan korban hanya membeli gambar,” terangnya.
DItambahkan Sahlan, ketika para korban meminta pengembalian uang oleh pihak PT Berkat Jaya Land tidak ada respon dan tidak ada untuk membayar. Bahkan tidak pernah dilakukan mediasi.
“Kami selaku kuasa hukum korban meminta agar Majelis hakim memutus perkara ini se adil-adilnya serta menggembalikan hak-hak para korban,” pungkasnya.
