INFOGRESIK — Di balik setiap karung pupuk bersubsidi yang sampai ke tangan petani, tersimpan janji mengenai tata kelola yang bersih, transparan, dan bebas dari persoalan hukum.
Janji inilah yang kembali diteguhkan PT Petrokimia Gresik, anggota holding Pupuk Indonesia, melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terbaru dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik.
Kerja sama antara perusahaan agroindustri tersebut dengan aparat penegak hukum bukan hal baru. Kemitraan yang berawal sejak 2014 ini disebut Direktur Manajemen Risiko Petrokimia Gresik, Johanes Barus, sebagai hubungan yang esensial.
“Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan, dibutuhkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Salah satunya adalah Kejaksaan Negeri Gresik,” ujar Johanes usai menandatangani nota kesepahaman bersama Kepala Kejaksaan Negeri Gresik, Yanuar Utomo, baru-baru ini.
Baca juga: Petrokimia Gresik Gunakan Konsep Green & Smart Port Demi Efisiensi Energi
Pupuk bersubsidi merupakan urat nadi pertanian nasional. Distribusinya yang masif dan penuh tantangan menuntut adanya jaminan hukum yang kuat. Di sinilah peran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) Kejari Gresik menjadi krusial.
DATUN tak sekadar menjadi pengawas, tetapi mitra strategis yang menyediakan bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga pendampingan dalam menghadapi berbagai persoalan perdata dan tata usaha negara. Sinergi ini disiapkan sebagai langkah preventif untuk memitigasi risiko hukum dan potensi sengketa.
MoU terbaru ini bukan sekadar dokumen kerja sama, tetapi penegasan komitmen dalam memperkuat prinsip Good Corporate Governance (GCG). Bagi Petrokimia Gresik, GCG menjadi kunci agar penyaluran pupuk bersubsidi berjalan lancar, tepat sasaran, dan bebas hambatan.
Upaya Petrokimia Gresik juga berlanjut melalui pembekalan materi hukum kepada pejabat setingkat Grade I. Materi yang diberikan langsung oleh Kejari Gresik ini menjadi investasi jangka panjang untuk memperkuat budaya kepatuhan, meningkatkan kapasitas, serta kewaspadaan dalam pengambilan keputusan yang berdampak hukum.
Baca juga: Wujudkan Good Governance, DPRD Gresik Jalin Sinergi dengan Kejari
Sinergi antara Petrokimia Gresik dan Kejari Gresik menjadi gambaran ekosistem ideal: kolaborasi antara sektor industri vital dengan lembaga penegak hukum demi mendukung ketahanan pangan nasional.
“Kami berharap sinergi ini tidak hanya berhenti pada penandatanganan, tetapi berkembang menjadi kerja sama yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi korporasi, para pemangku kepentingan, serta berkontribusi positif bagi terwujudnya swasembada pangan nasional,” tutup Johanes.
