INFOGRESIK – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik dalam menata kawasan permukiman kumuh terus berlanjut. Melalui Dana Alokasi Khusus Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK PPKT). Setelah Desa Randuboto Kecamatan Sidayu, kini penataan kawasan permukiman kumuh akan dilaksanakan di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, salah satu tantangan pembangunan di Kabupaten Gresik adalah bagaimana menghadirkan lingkungan permukiman layak huni, sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui program DAK PPKT Tahun 2025 ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Gresik yang bebas dari permukiman kumuh.
“Permukiman kumuh bukan hanya sekadar rumah reyot, atau jalan becek. Kumuh adalah tanda bagaimana saudara-saudara kita yang hidup tanpa kepastian hukum atas tanahnya, tanpa sanitasi yang sehat, tanpa air bersih yang layak. Bahkan yang rawan akan bencana banjir kumuh adalah cermin bahwa pembangunan belum merata,” terang Bupati di depan ratusan warga Desa Campurejo yang hadir di Aula Mandala Bakti Praja Kantor Pemkab Gresik, Rabu (3/9/2025).
Lebih lanjut, Bupati Gresik yang akrab disapa Gus Yani itu menjelaskan, Desa Campurejo adalah contoh nyata bagaimana kawasan ini menghadapi persoalan jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, dan juga persampahan. Tidak sedikit warganya yang tinggal di rumah tidak layak di tengah keterbatasan ekonomi. Inilah alarm yang mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak boleh meninggalkan siapa pun.
Baca juga: Outsourcing hingga URC Ketenagakerjaan, Sederet Janji Bupati Gresik di Hari Buruh 2025
“Karena itu, Pemkab Gresik berkolaborasi bersama Bank Gresik, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), dan Kantor ATR/BPN hadir. Melalui program DAK PPKT Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kementerian PU, dana DAK dialokasikan di Desa Campurejo sebesar Rp24,7 miliar,” ujar Gus Yani.
Bupati Gus Yani menambahkan, dana ini bukan sekadar angka, tetapi harapan masyarakat memiliki rumah layak huni, harapan masyarakat agar tanah mereka memiliki kepastian hukum, harapan agar anak-anak tumbuh sehat, serta harapan masyarakat agar tidak lagi hidup dalam kerentanan bencana.
Bupati mengapresiasi kepada Bank Gresik selaku BUMD milik pemerintah daerah, yang senantiasa mendukung akses pembiayaan masyarakat rentan, serta kepada IPPAT yang berperan dalam memastikan proses legalisasi dan sertifikasi tanah berjalan sesuai aturan. Bupati Yani berharap masyarakat Desa Campurejo dapat dibantu untuk segera memperoleh kepastian hukum pertanahan sekaligus kesempatan ekonomi yang lebih luas.
“Target ini sejalan dengan strategi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh. Bukan hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Di tempat sama, Kepala ATR/BPN Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi Jawa Timur Asep Heri menambahkan, ini sebagai wujud nyata komitmen negara hadir untuk masyarakat. Kalau istilah di BPN itu reforma agraria, di mana tanahnya disertifikatkan, akses perekonomiannya disambungkan ke perbankan, di sini ada Bank Gresik.
“Perjuangan dan kolaborasi yang luar biasa dari Pemkab Gresik. Ini merupakan desa kedua, di mana pertama saat saya menjabat Kepala BPN Gresik bersama Gus Bupati saat itu mengkolaborasi yang namanya konsolidasi komprehensif,” ucap Asep Heri.
Selain itu, lanjut Kepala ATR/BPN Kanwil Jatim Asep Heri, ada program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Gresik tepatnya di Kelurahan Sukorame ini juga kita sentuh lagi. Seiring berjalannya waktu, berkat perjuangan Bapak Bupati dan jajaran akhirnya Desa Randuboto dengan 2,3 hektare selesai, normalisasi Kali Lamong juga selesai, kini berlanjut di Desa Campurejo.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Gresik, BPN Kantah Gresik berkolaborasi dengan IPPAT dalam memberikan layanan yang sangat mudah dan cepat dalam rangka legalisasi aset-aset yang dimiliki masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa diadopsi dan ditiru oleh daerah lain di Jawa Timur,” ucapnya.
