INFOGRESIK – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, bersama Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur mengajak empat daerah terdampak banjir luapan Kali Lamong untuk duduk bersama. Hal ini dilakukan usai meninjau langsung kondisi banjir di sepanjang Kali Lamong, Kabupaten Gresik.
Dalam pertemuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan tersebut, disepakati pembentukan Forum Sinergitas sebagai langkah strategis dalam penanganan banjir secara menyeluruh.
Kunjungan ini dihadiri oleh Ketua Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim; Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Wakil Bupati Gresik dr. Asluchul Alif, serta perwakilan dari BPBD Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa Forum Sinergitas ini akan menjadi wadah koordinasi antara empat daerah terdampak—Kabupaten Gresik, Lamongan, Mojokerto, dan Kota Surabaya—serta melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Ini adalah momentum penting. Kali Lamong di Gresik memang tidak baik-baik saja, dan kami perlu duduk bersama dalam satu forum untuk memastikan ada langkah konkret ke depan,” ungkap Emil Dardak.
Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, menyatakan bahwa forum ini akan menjadi titik temu untuk mempercepat realisasi anggaran dan kebijakan strategis terkait penanganan banjir luapan Kali Lamong. Selain itu, forum ini juga akan memperluas cakupan pembahasan untuk menangani permasalahan banjir di seluruh Jawa Timur.
“Komisi D membangun satu forum sinergitas yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menyelesaikan persoalan banjir, bukan hanya di Kali Lamong, tetapi juga di seluruh Jawa Timur,” jelasnya.
Ia menambahakan, forum ini akan mengundang beberapa pihak. Termasuk pengelola Sungai Bengawan Solo, Sungai Brantas, BPBD, Dinas PU SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup, agar penanganan banjir bisa dilakukan secara komprehensif.
Di tempat yang sama, dalam diskusi tersebut, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, menekankan bahwa Pemkab Gresik telah melakukan berbagai upaya dalam menangani banjir. Salah satunya adalah normalisasi Kali Lamong sepanjang 48 km menggunakan APBD murni serta pembangunan kolam retensi di Kecamatan Cerme. Namun, untuk menyelesaikan masalah banjir secara tuntas, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat.
“Kami berharap pemerintah provinsi dan pusat, dapat turut serta dalam pembangunan kolam retensi di wilayah rentan banjir sepanjang Kali Lamong. Saat ini, anggaran APBN sebesar Rp100 miliar hanya mencakup sebagian kecil kebutuhan,” ujar Gus Yani, sapaan akrab Bupati Gresik.
Senada, Wakil Bupati Gresik dr. Asluchul Alif menyampaikan pentingnya peran serta pemerintah daerah, dalam mendukung forum ini dengan data dan perencanaan yang matang.
Sebagai langkah awal, BPBD Provinsi Jawa Timur telah memberikan dukungan berupa logistik dan peralatan darurat, termasuk dapur umum serta sembako bagi masyarakat terdampak. Namun, solusi jangka panjang tetap menjadi prioritas utama, seperti pembangunan embung, kolam retensi, serta pembebasan lahan di sepanjang bantaran sungai.
Melalui Forum Sinergitas ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dapat semakin erat, sehingga penanganan banjir di Jawa Timur bisa dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
