INFOGRESIK – Di tengah meningkatnya laporan kasus kekerasan dan perlindungan anak, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Gresik menggelar seminar “Membangun Ketangguhan Anak Melalui Growth Parenting”.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Mandala Bakti Praja, Kantor Bupati Gresik, pada Rabu (3/12/2025) ini diikuti ratusan peserta dan bertujuan memperkuat ketahanan mental anak serta melindungi mereka dari ancaman era digital.
Acara dibuka oleh Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Gresik, dr. Shinta Puspitasari, yang menyoroti tantangan orang tua dalam mengasuh anak di masa kini.
“Pentingnya melek media sosial (medsos), kita harus mengawasi anak-anak kita. Menjadi orang tua di zaman sekarang itu susah, kita harus mengerti dan menanamkan nilai-nilai yang benar,” ujarnya.
Kepala Dinas KBPPPA Gresik, dr. Titik Ernawati, M.HKes, menegaskan bahwa keluarga memegang peran utama dalam membentuk ketangguhan anak.
Baca juga: Diduga Jadi Korban Perundungan, Dinas KBPPPA Gresik Beri Pendampingan Pelajar yang Coba Bunuh Diri
“Anak-anak kita sekarang gampang sekali jatuh mentalnya ketika dibully, sehingga berpotensi depresi dan bahkan melakukan tindakan kriminal,” jelasnya.
Ia menilai pola asuh positif menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi dinamika tumbuh kembang anak.
Sepanjang Januari–November 2025, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Gresik telah menangani 577 kasus. Mayoritas di antaranya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), anak berhadapan dengan hukum, dan dispensasi nikah anak.
Meski angka pelaporan meningkat, Titik menyebut hal itu sebagai indikator menguatnya layanan dan kesadaran masyarakat.
“Kalau dulu masyarakat tidak tahu harus melapor ke mana, tapi sekarang sistem perlindungan anak kita semakin kuat. Banyak masyarakat teredukasi menjadi pelopor dan pelapor,” katanya.
Penguatan sistem perlindungan di Gresik juga tercermin dari perolehan Peringkat 3 SIMPONI dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, setelah Surabaya dan Sidoarjo.
“Angka yang tinggi tidak apa-apa, berarti sistem pelayanannya bagus,” tegasnya.
Selain kekerasan domestik, KBPPPA turut menangani anak yang memerlukan perlindungan khusus (ABH), termasuk korban trafficking. Titik mencontohkan kasus anak yang dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi namun berujung dieksploitasi.
Faktor struktural seperti ketimpangan gender, lemahnya ketahanan keluarga, penggunaan gawai, rendahnya literasi digital anak, serta persoalan ekonomi menjadi pemicu kasus. Dinas juga terus berupaya menekan jumlah dispensasi perkawinan anak.
Untuk pelaporan, masyarakat dapat menghubungi Call Center 112, mendatangi UPT PPA, atau Puspaga Dewi Sekardadu.
Anggota Komisi II DPRD Gresik, Ricke Mayumi, mengapresiasi langkah dinas dalam memperkuat layanan.
“Kami di Dewan mengapresiasi Dinas KBPPPA. Banyaknya data berarti di Gresik kasusnya jadi perhatian karena layanan pendampingan mudah diakses. Yang penting bagaimana kasus-kasus itu bisa menurun ke depannya. Saya sangat apresiatif terhadap semangat berorganisasi ini,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara ibu dan anak.
Hal senada disampaikan Anggota DPRD Gresik, Imam Syaifudin, yang menyoroti pentingnya penguatan literasi sejak dini.
“Pentingnya literasi untuk siswa. Kami mendorong di tingkat kecamatan hingga desa ada ruang perpustakaan untuk menumbuhkan minat baca siswa,” ujarnya. Ia menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang suportif bagi tumbuh kembang anak.
